SINJAI,- Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sinjai, memimpin keikutsertaan tim dalam Rapat Koordinasi Nasional Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. Rakor yang digelar secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama kementerian dan lembaga terkait ini diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Usai mengikuti kegiatan tersebut pada Kamis (24/9/2026) di Command Center, Sekda A. Jefrianto Asapa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah.
"Penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah merupakan dua pilar yang saling menopang. Sinjai terus mendorong keduanya secara paralel agar stabilitas harga terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap akseleratif," ujar Sekda.
Rakor ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam mengantisipasi tekanan harga pangan di tengah ketersediaan pasokan yang relatif terjaga.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sinjai telah melaksanakan berbagai program konkret di lapangan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama TPID, Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin digelar untuk memastikan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.
"Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Pemkab Sinjai telah melaksanakan berbagai program konkret di lapangan," ujar Sekda A. Jefrianto Asapa didampingi Kepala Bapenda A. Adeha Syamsuri.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Selain itu, penerapan digitalisasi turut mendukung pengelolaan dan optimalisasi aset daerah, termasuk barang milik daerah, sehingga administrasi dan pendataannya dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang semakin baik, aset daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
