SINJAI,- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual di Ruang Kerjanya, Rabu (18/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Melalui kesempatan tersebut, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa rapat rutin ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga dan menciptakan harga pangan yang murah dan terjangkau, sesuai dengan harapan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Februari, Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 21 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH yakni dengan kenaikan 0,05. Komoditas yang menyebabkan kenaikan IPH tersebut diantaranya cabai rawit, minyak goreng dan daging ayam ras.
Sejalan dengan hal tersebut, Tomsi Tohir menghimbau agar kenaikan tersebut segera diantisipasi. "Hal-hal seperti ini jangan dibiarkan, begitu ada harga yang naik segera dalami penyebabnya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Teman-teman mungkin mengatakan naiknya cuma sedikit namun bagi masyarakat kenaikan tersebut sangat dirasakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tomsi Tohir pun berharap agar satgas pangan bersama dengan TPID turun langsung memantau harga pasar di wilayah masing-masing selama bulan Ramadhan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal. Dan dilakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Dengan mengikuti rakor bersama Kemendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai siap berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada bulan Ramadhan ini, dan mendukung kebijakan nasional dalam hal jaminan produk halal serta percepatan realisasi program tiga juta rumah dalam rangka penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
