SINJAI,- Upaya memperkuat persatuan dan kondusivitas daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Gedung Command Center, Rabu (03/09/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, didampingi Wakil Bupati, Andi Mahyanto Mazda. Hadir pula Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, unsur TNI-Polri, pimpinan OPD, camat, kepala desa, serta perwakilan organisasi keagamaan dan kepemudaan seperti DMI, BKPRMI, PCNU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, MUI, dan KNPI.
Dalam rakor tersebut, Bupati Hj. Ratnawati Arif menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh elemen sangat dibutuhkan demi terciptanya suasana sosial, politik, dan keamanan yang kondusif di Sinjai.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas agar bersama-sama menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan serta mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif. Mari kita sebarkan pesan perdamaian, kesejukan, dan keharmonisan” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta Kementerian Agama Sinjai untuk mengadakan tabligh akbar dan doa kebangsaan yang digelar bersamaan dengan Sholat subuh berjamaah, dengan mengikutsertakan Gerakan Mujahid Subuh, DMI, BKPRMI, PCNU, Wahdah Islamiyah, Muhammadiyah, MUI, dan masyarakat hingga ke tingkat kecamatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, menambahkan bahwa keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam memberikan saran sangat dibutuhkan pemerintah daerah, karena hal tersebut menjadi kunci terciptanya suasana yang kondusif di Sinjai.
“Kami ingin Sinjai tetap aman, masyarakat hidup damai, dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Nilai-nilai Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge menurut saya masih sangat kuat di Sinjai,” ujarnya.
Rakor ini ditutup dengan deklarasi damai sebagai simbol komitmen bersama pemerintah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk menolak provokasi serta segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban.
