SINJAI,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa memimpin pelaksanaan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan yang digelar pada Rabu (19/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Sekda Sinjai ini, menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sinjai.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur menjelaskan bahwa forum ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus merumuskan solusi dalam rangka mengoptimalkan layanan JKN.
“Dalam forum ini, kami membahas berbagai aspek yang dapat ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan JKN. Kami juga banyak berdiskusi mengenai kebijakan dan berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ketersediaan tenaga medis, fasilitas layanan kesehatan, dan aksesibilitas peserta terhadap layanan,” jelas Indira.
Selain itu, dalam forum ini juga dilakukan evaluasi pelayanan berdasarkan masukan dan keluhan yang diterima dari masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Sementara itu, Sekda Sinjai Andi Jefrianto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Menurutnya, beberapa persoalan mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti ketersediaan dokter, kepastian waktu pelayanan di rumah sakit, serta akses terhadap obat-obatan akan menjadi fokus perhatian pemerintah daerah ke depan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita bersama untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program JKN,” ujar Sekda.
Forum ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Sutomo; Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar; serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
