SINJAI,- Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, didampingi Wakil Bupati, A. Mahyanto Mazda, membuka Rapat Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai yang berlangsung di Command Center, Selasa (10/11/2026). Rapat yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Sinjai bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan turut dihadiri oleh para asisten Setdakab Sinjai, para kepala perangkat daerah terkait, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai bersama jajarannya, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya.
Diketahui, rapat pembentukan forum ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja, baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja rentan, maupun pekerja migran agar memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai perlu didukung dengan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pembentukan forum kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Bupati Hj. Ratnawati menyampaikan bahwa forum kepatuhan ini nantinya menjadi wadah koordinasi yang tepat untuk memastikan penegakan aturan berjalan seiring dengan edukasi pendampingan. Ia juga menilai kepatuhan ini sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang akuntabel, sebagaimana yang ditegaskan dalam kebijakan perlindungan pekerja konstruksi.
"Kita ketahui bersama bahwa jaminan ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan amanat konstitusi dan hak normatif setiap pekerja. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta UU Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Selain itu, di tingkat daerah, komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Bupati Sinjai No. 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2024," ungkap Bupati.
Dalam forum tersebut, Hj. Ratnawati Arif juga menekankan kepada kepala perangkat daerah dan kepala desa untuk memastikan seluruh tenaga kerja yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, termasuk tenaga honorer, PPPK paruh waktu, perangkat desa, dan pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBD/APBDesa, terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tidak terkecuali kepada para pimpinan perusahaan, badan usaha, dan penyedia jasa konstruksi untuk senantiasa memperhatikan hak karyawannya melalui jaminan perlindungan kesehatan dan sosial. Hal ini dinilai karena perlindungan pekerja adalah investasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas daerah.
"Kami berharap agar Forum Kepatuhan ini menjadi motor penggerak perluasan cakupan (universal coverage) di Sinjai. Oleh karena itu, mari kita jalankan fungsi forum secara optimal sekaligus mendukung percepatan implementasi program, menegakkan kepatuhan, melakukan edukasi dan sosialisasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Tetap kedepankan edukasi dan pendampingan, namun juga tegakkan aturan secara proporsional bagi pihak yang secara sengaja mengabaikan kewajiban," demikian Hj. Ratnawati menegaskan.
Baik Bupati maupun Wakil Bupati optimis dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Sinjai, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan pembangunan tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga mampu membangun sistem perlindungan sosial yang kokoh menuju terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kabupaten Sinjai.
