SINJAI,- Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif selaku Pembina Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sinjai, memimpin apel yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Lama, Selasa (11/8/2026). Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan pemerintah bersama seluruh unsur terkait dalam mengantisipasi potensi Karhutla di tengah musim kemarau.
Dalam amanatnya, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif mengatakan, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. “Apel gelar ini merupakan bentuk pengecekan atas kesiapan personel, sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fenomena El Nino dapat memengaruhi wilayah Sulawesi Selatan melalui perubahan proses hidrologis serta pola curah hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan Karhutla. “Dalam menghadapi potensi dampak El Nino, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Bupati menyampaikan, berdasarkan data BMKG pada April 2026, sifat musim kemarau di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2026 sebagian besar berada di bawah normal. Kondisi tersebut berarti curah hujan selama musim kemarau diperkirakan lebih sedikit dari rata-rata normal, sehingga wilayah cenderung lebih kering dan potensi kekeringan maupun Karhutla dapat meningkat. “Berdasarkan perkiraan curah hujan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus sampai September 2026. Karena itu, daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan perlu meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Menurutnya, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan Karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan patroli, pemantauan titik panas (hotspot), pemantauan kondisi iklim secara berkala, penguatan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Koordinasi dan sinergi lintas sektor juga harus terus diperkuat dengan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, BPBD, pihak swasta, dan masyarakat. “Apabila terdeteksi adanya indikasi kebakaran, respons cepat harus segera dilakukan dengan mengerahkan personel, peralatan pemadaman serta memastikan ketersediaan sumber air di lokasi kejadian,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan peralatan pemadaman serta optimalisasi teknologi dalam penanganan Karhutla. Peralatan seperti mesin pompa air, selang, kendaraan operasional, alat pelindung diri dan perlengkapan pendukung lainnya harus dipastikan dalam kondisi siap pakai. “Pemanfaatan teknologi drone memberikan kemudahan dalam melakukan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau, mendeteksi titik api secara dini, memetakan sebaran kebakaran, serta memantau perkembangan kebakaran secara real time,” ungkapnya.
Selain itu, penguatan deteksi dini dilakukan melalui pendataan kondisi masyarakat di wilayah rawan oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa, meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino meningkat. “Sistem informasi kebakaran menjadi bagian penting dalam penguatan deteksi dini sehingga potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas. Penerapan sistem rayonisasi juga perlu dilakukan agar dukungan personel maupun peralatan dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Bupati menegaskan tujuh langkah yang harus menjadi perhatian seluruh personel, mulai dari memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait, melakukan sosialisasi pembukaan dan pengolahan lahan tanpa membakar, melakukan pengecekan hotspot dan pemadaman secara cepat, meningkatkan monitoring dan patroli, membentuk posko terpadu, mengefektifkan sanksi administras
