SINJAI,- Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026 secara virtual di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait ini merupakan bagian dari implementasi program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem digital transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Mengusung tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital”, KATALIS P2DD 2026 dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sinjai yang juga selaku Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sinjai didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah, Asdar Amal Darmawan, serta Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, A. Ilham Abubakar.
Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilanjutkan executive remarks oleh Bima Arya Sugiarto serta keynote speech dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.
Sesi talkshow turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta ekonom ahli dari Bank Indonesia yang membahas strategi percepatan digitalisasi penerimaan dan belanja daerah melalui penguatan sistem pembayaran dan integrasi data.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Sinjai menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan KATALIS P2DD 2026 yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“KATALIS P2DD menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Sinjai berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan literasi digital perangkat daerah agar transformasi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
