MAKASSAR,- Guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terukur, sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik.
Acara yang digelar di ruang rapat pimpinan Gedung A lantai II Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/3/2026) ini dihadiri langsung oleh para Bupati dan Wakil bupati didampingi oleh kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kadis Kominfo masing-masing daerah.
Penandatanganan MoU tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan di daerah.
Wabup A Mahyanto menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, data statistik yang valid dan terkini merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran.
"Kesepakatan ini memang di pandang perlu untuk di laksanakan. Saya kira dengan adanya MoU ini, semua daerah di Sulsel khususnya di Sinjai berharap akses terhadap data - data yang akurat dari BPS semakin terbuka dan mudah. Ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, sehingga pembangunan di daerah benar - benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Insya Allah, Sinjai siap mendampingi dan memastikan data yang digunakan untuk pembangunan adalah data yang berkredibilitas tinggi," ujar Mahyanto.
Acara penandatanganan ini juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia A Widyasanti, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan BPS Sulsel yang memberikan apresiasi atas komitmen para kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis data.
Wakil Bupati menambahkan dengan adanya landasan kerjasama ini, diharapkan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Sinjai ke depan dapat terus meningkat dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada terlebih untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Kegiatan ini juga perlu mendapat respon dari pemerintah daerah di Sulsel guna mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sesuai arahan ibu menteri sensus tahun ini penting karena disrupsi yang memicu perubahan perekonomian secara cepat dan bersifat fundamental. Mari Bersama kita kawal sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia," pinta Wabup Mahyanto.
