SINJAI,- Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda menerima audiensi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai, Andi Nurisma, di Rumah Jabatan Wakil Bupati Sinjai, Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, pada Rabu (23/4/2025) sore.
Audiensi ini membahas upaya pengembangan dan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya dalam rangka peningkatan angka kepesertaan serta penguatan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sinjai, Andi Nurisma, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sinjai saat ini baru mencapai angka 40 persen.
“Target kami tentu ingin mendorong peningkatan angka tersebut, setidaknya naik sekitar 20 persen lagi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang, karena potensi untuk menggaet peserta masih sangat besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden yang mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan. Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
Andi Nurisma juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Sinjai sejauh ini. “Alhamdulillah, untuk kategori perangkat desa maupun non-ASN di lingkup pemerintah daerah, semuanya sudah tercover. Tantangan selanjutnya adalah memastikan pekerja harian lepas di sektor jasa konstruksi juga terdaftar,” jelasnya.
Ia berharap ke depan, seluruh proyek konstruksi milik pemerintah daerah bisa tercatat sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh tenaga kerja yang terlibat mendapatkan perlindungan yang layak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sinjai, A. Mahyanto Mazda menyambut baik inisiatif dan program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menegaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program BPJS Ketenagakerjaan sangat vital. Ini bukan hanya bentuk perlindungan, tapi juga bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Maka, sinergi antara BPJS dan pemerintah daerah perlu diperkuat,” ujarnya.
Wakil Bupati juga memberikan sejumlah arahan terkait potensi dan strategi dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa program ini bermanfaat bukan hanya untuk pekerja, tapi juga untuk keberlanjutan sosial dan ekonomi daerah,” pungkasnya.
