SINJAI,- Bupati Sinjai diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Ri secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (14/04) di Command Center Sinjai.
Rapat yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengimbau seluruh kepala daerah untuk mendorong penanaman sejumlah komoditas strategis, terutama bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit yang kerap menjadi pemicu inflasi di daerah.
“Cobalah untuk menanam. Tidak terlalu luas tetapi bisa untuk memenuhi kebutuhan di kabupatennya sendiri. Kepala daerah tentunya harus betul-betul bisa mengendalikan harga-harga komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit,” ujar Tomsi Tohir.
Dalam kesempatan tersebut, A. Ilham Abubakar menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kabupaten Sinjai masih dalam kategori terkendali.
“Angka inflasi Kabupaten Sinjai pasca Idul Fitri untuk bulan Maret 2025, tercatat sebesar 0,56 persen. Sebelumnya, di bulan Februari sempat mengalami deflasi sebesar -1,08 persen. Ini menunjukkan ada peningkatan, namun masih sangat rendah dan terkendali, bahkan di bawah angka inflasi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,67 persen,” jelasnya.
Menurut Ilham, peningkatan inflasi pada periode ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri. Komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya adalah bawang merah, daging ayam, dan cabai rawit.
“Harga cabai rawit memang masih tinggi, saat ini berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Namun jika dibandingkan dengan harga nasional yang mencapai Rp125.000, harga di Sinjai masih tergolong wajar dan terkendali,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Sinjai terus berkomitmen dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, serta mendukung program-program nasional untuk peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidikan.